JAKARTA-Sejumlah perwakilan Uni Eropa yang mengecek langsung tata kelola kebun sawit yang telah lolos audit Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Para perwakilan Uni Eropa inipun mendorong, supaya petani lebih banyak dilibatkan dalam skema ISPO.

"[Para perwakilan] UE pun mendorong agar petani lebih banyak dilibatkan dalam skema ISPO. Hal ini karena perkebunan sawit di Indonesia merupakan bagian penting dari ekonomi kerakyatan dengan lebih dari 40 persen kebun petani didalamnya," ujar Kepala Sekretariat Komisi ISPO Azis Hidayat, Jumat, 10 Mei 2019.

Delapan negara anggota Uni Eropa (UE) tersebut yakni Belgia, Spanyol, Filandia, Irlandia, Swedia, Hongaria, Belanda dan Inggris serta Perwakilan Food and Agriculture Organization (FAO).  Dikatakan Azis, kunjungan langsung dihelat untuk memberikan pemahaman dan bukti nyata penerapan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) sebagai komitmen Indonesia menerapkan skema keberlanjutan.

"Dalam kunjungan itu, UE aktif berdialog dengan para pemangku kepentingan sawit mulai dari pemerintah, pelaku usaha dan petani. Dalam dialog dengan para petani, UE mulai memahami bahwa ISPO merupakan bagian penting dari komitmen Indonesia yang mampu meningkatkan produksi TBS hingga 50% , memperbaiki kualitas serta mendorong kenaikan harga jual. Mereka sangat mengapresiasi hal tersebut " katanya.

Menurut Aziz, melalui kunjungan langsung seharusnya UE semakin paham bahwa Pemerintah Indonesia punya transparansi dan komitmen kuat dan dalam melakukan pengelolaan berkelanjutan. Apalagi, lanjutnya, UE baru mengetahui kalau ISPO punya standar diatas rata-rata kriteria yang dipersyarakatkan lembaga sertifikasi internasional.

"ISPO tidak hanya mempersyaratkan No Deforestasi, No Peat, dan No Exploitation (NDPE). Ada kriteria tambahan seperti tanggung jawab sosial dan pemberdayaan masyarakat, serta memikirkan peningkatan usaha secara berkelanjutan. Semuanya ada 7 prinsip yang harus diikuti sebelum diterima sebagai anggota ISPO," tegas Aziz seperti dikutip dari Bisnis.com.

Selain itu menurutnya produksi minyak sawit dengan skema ISPO punya peran besar untuk mengurangi deforestasi dan memperbaiki kondisi lingkungan. "ISPO punya aturan tegas yakni mengharamkan penanawan sawit di kawasan hutan primer dan Taman nasional. Kami hanya mensertifikasi perkebunan sawit di area yang clear and clear dan legal seperti Area Peruntukkan lain (APL)," kata Aziz.

Aziz memastikan, semua sistem sertifikasi ISPO telah mengacu pada standar internasional dan penilaian kesesuaian Komite Akreditasi Nasional (KAN). Saat ini, ada 15 lembaga sertifikasi ISPO, dan sebanyak tujuh di antaranya berasal dari luar negeri yaitu Jerman, Inggris, Italia, Perancis, Swiss, dan Austalia, yang diperkuat 1.559 auditor ISPO.(rdh)